
SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana gempa bumi di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kebijakan tersebut ditempuh untuk membantu menjaga kemampuan bayar debitur sekaligus mengurangi dampak bencana terhadap kinerja lembaga jasa keuangan (LJK). Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat terdampak untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
Ketetapan tersebut diambil Dewan Komisioner OJK pada Senin (28/9/2026), setelah OJK melakukan pendataan dan asesmen terhadap kondisi di sejumlah wilayah terdampak.
Hasil asesmen menunjukkan bencana gempa memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran serta kinerja LJK di wilayah terdampak.
Delapan daerah yang mendapatkan perlakuan khusus tersebut yakni Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.
OJK menyebut kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko bencana terhadap sektor jasa keuangan. Perlakuan khusus juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur terdampak agar dapat memulihkan kegiatan usaha tanpa langsung terbebani kondisi pembiayaan seperti sebelum bencana.
Selain membantu debitur, kebijakan tersebut diharapkan menjaga keberlanjutan fungsi intermediasi dan pembiayaan di wilayah terdampak selama proses pemulihan ekonomi berlangsung.
Pemberian perlakuan khusus mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).
Ketentuan tersebut berlaku bagi perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, serta LJK lainnya. Ketentuan serupa juga berlaku secara mutatis mutandis bagi perusahaan pergadaian.
Adapun bentuk perlakuan khusus yang dapat diberikan kepada debitur terdampak meliputi beberapa ketentuan.
Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon hingga Rp10 miliar.
Kedua, penetapan kualitas lancar terhadap kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang telah diberikan sebelum maupun setelah debitur mengalami dampak bencana.
Ketiga, LJK dapat memberikan pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana dengan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan secara terpisah antara pembiayaan baru dan pembiayaan sebelumnya. Dengan skema tersebut, ketentuan one obligor concept tidak diterapkan.
OJK selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan LJK untuk memantau perkembangan kondisi debitur serta dampak bencana terhadap sektor jasa keuangan di wilayah terdampak.
Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan khusus dapat berjalan sesuai tujuan, yakni membantu pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus tetap menjaga ketahanan sektor jasa keuangan.
Kebijakan perlakuan khusus bagi debitur terdampak gempa bumi di delapan kabupaten NTT tersebut berlaku selama tiga tahun sejak ditetapkan pada 28 September 2026. (*)





