NasionalNews

18 Tahun Menanti Ketok Palu, DPR RI Sahkan Undang-Udang Perampasan Aset

SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam memimpin sidang, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

BACA JUGA  Harganas 2025 di Makassar , Fokus Upaya Penurunan Angka Stunting

Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada awal rapat telah ditandatangani 361 anggota DPR RI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 254 anggota tercatat hadir, sementara anggota lainnya menyampaikan izin atau berhalangan.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut.

BACA JUGA  Gerbang Tani Kawal Pansus Agraria, Tuntut Solusi Nyata untuk Petani dan Nelayan

Lihat Semua

1 2 3 4Next page

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button