“Data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Semuanya dimulai dari data dulu,” kata Gus Ipul.
Kementerian Sosial kini memperkuat digitalisasi bansos dengan mengintegrasikan data kependudukan Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Hukum.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang layak menerima bantuan, maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai. Sistem juga dilengkapi teknologi biometrik atau pengenalan wajah untuk memastikan identitas penerima.
Sistem digitalisasi bansos telah diuji coba di Banyuwangi dan dikembangkan secara bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar. Pemerintah menargetkan sistem tersebut dapat diterapkan secara nasional mulai 2027.
Untuk mengatasi kesenjangan akses teknologi, pemerintah menghadirkan Agen Perlinsos yang dapat berasal dari RT/RW, pemuda, komunitas, organisasi masyarakat hingga insan pers.
Secara nasional, Kemensos menargetkan sedikitnya 50 persen penduduk Indonesia telah masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026. Gus Ipul menekankan target tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
