Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti, memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional dalam penguatan kelembagaan ketiga organisasi tersebut.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, membahas peran pemerintah daerah dalam perencanaan program. Adapun Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menjelaskan dukungan penganggaran daerah untuk menunjang pelaksanaan program.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan rencana tindak lanjut untuk menerjemahkan hasil rapat ke dalam program konkret serta memperkuat koordinasi kelembagaan.
Bagi TP PKK Kota Makassar, hasil pertemuan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam menyusun program yang lebih terintegrasi, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat pelayanan Posyandu, mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, dan mendukung penanganan stunting.
Dengan koordinasi yang semakin kuat antara Dekranas, TP PKK, TP Posyandu, serta pemerintah pusat dan daerah, program pemberdayaan masyarakat diharapkan berjalan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi keluarga, termasuk di Kota Makassar. (*)
