“Dapat kami laporkan bahwa ini adalah mendukung Asta Cita Bapak, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Sejumlah program unggulannya mencatatkan capaian signifikan. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur, sedangkan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas mencapai Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur. Sementara itu, selama periode Agustus hingga Oktober 2026, penyaluran kredit mencapai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur.
Program lain juga menunjukkan perkembangan positif. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 59,36 juta rekening, sedangkan Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke sistem keuangan formal.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
