SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong Tim Penggerak (TP) PKK memperkuat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh keluarga yang membutuhkan.
Munafri menekankan pentingnya peran kader PKK hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan RT/RW untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat serta memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan saat menutup Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 tingkat Kota Makassar di Atrium Trans Studio Mall (TSM), Minggu (25/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut menjadi momentum memperkuat kontribusi PKK dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Penutupan ditandai dengan penarikan kuncup bunga mahkota hingga mekar oleh Munafri bersama Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, serta Staf Ahli PKK Kota Makassar, Fatma Wahyudin.
Pada kesempatan itu, Munafri dan Melinda Aksa juga menyerahkan penghargaan Adhi Bhakti kepada 10 kader PKK atas pengabdian mereka dalam pemberdayaan masyarakat.
Dalam sambutannya, Munafri mengapresiasi PKK sebagai mitra strategis pemerintah yang berperan menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan terkecil.
“PKK ini memberikan support yang tidak sedikit terhadap proses pembangunan yang ada. Maka dari itu, keterlibatan PKK harus memberikan dampak nyata dan langsung terhadap pemberdayaan yang bisa dilakukan sampai di wilayah yang paling kecil,” kata Munafri.
Ia meminta kader PKK turut mendukung program prioritas Pemerintah Kota Makassar, mulai dari pencegahan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pengawasan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
PKK juga diharapkan berperan dalam mencegah anak putus sekolah serta membantu memperluas akses pendidikan, termasuk bagi warga yang masih buta huruf dan perempuan yang belum menyelesaikan pendidikan formal.
Menurut Munafri, keterlibatan kader dalam mengidentifikasi kebutuhan warga akan membantu pemerintah menentukan intervensi yang sesuai dengan persoalan di lapangan.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, dan kelurahan memperkuat sinergi dengan TP PKK Kota Makassar.
Munafri juga menekankan bahwa keberhasilan program pemberdayaan harus diukur melalui hasil yang nyata, bukan sekadar jumlah kegiatan yang terlaksana. Evaluasi berkala berbasis data diperlukan untuk mengetahui dampak program terhadap penurunan stunting, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan penyelesaian persoalan sosial.
“Tetapi penting sekali, kami diberikan hasil dari anggaran yang diberikan secara berkala dan kita bicara tentang data. Apakah kegiatan yang didukung PKK ada penurunan stunting, tingkat kesejahteraan keluarga meningkat, dan sebagainya. Itu harapan kita bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, laporan berbasis data menjadi instrumen penting untuk memastikan anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil evaluasi juga dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program yang belum berjalan optimal.
Selain itu, Munafri menyoroti peran kelompok dasawisma sebagai ujung tombak pendataan kondisi keluarga di tingkat lingkungan. Melalui kelompok tersebut, kader PKK diharapkan dapat mengenali kondisi sosial ekonomi warga dan mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan bantuan maupun pendampingan.
Pendataan yang akurat dinilai menjadi kunci agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan.
“PKK ini ada untuk memberikan pelayanan seperti pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar,” tegasnya.
Munafri berharap peringatan HKG PKK ke-54 tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi TP PKK dengan perangkat daerah, Pemerintah Kota Makassar menargetkan program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga dapat berjalan lebih efektif, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
