
Dalam penjelasan pemerintah, transformasi tersebut diarahkan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan daerah dalam menjalin kemitraan investasi dengan pihak swasta melalui skema business to business (B2B).
Selain pengelolaan terminal, PT Makassar Membangun Indonesia nantinya dirancang dapat mengembangkan usaha di sektor transportasi dan logistik, komersialisasi aset dan properti, digitalisasi layanan, serta bidang usaha lainnya.
Ranperda tersebut terdiri atas sembilan bab dan 30 pasal yang mengatur perubahan bentuk badan hukum hingga ketentuan peralihan.
Melalui pembahasan di DPRD, perubahan bentuk perusahaan daerah ini diharapkan memiliki landasan regulasi yang kuat, tata kelola yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang memadai agar pengembangan bisnis tetap sejalan dengan kepentingan daerah.
Transformasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mengesampingkan fungsi pelayanan publik yang menjadi bagian dari tanggung jawab badan usaha milik daerah. (*)





