Ia meminta jajaran PDAM menyelaraskan program kerja dengan arah kebijakan pembangunan daerah, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.
Selain itu, kesamaan pemahaman antara dewan pengawas dan direksi juga dinilai penting sebelum dokumen RKAP dibawa ke pembahasan berikutnya, termasuk bersama DPRD.
“Antara dewan pengawas dan jajaran direksi harus memiliki kesepahaman terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika ada pertanyaan dalam pembahasan bersama DPRD, kita bisa memberikan penjelasan dan jawaban yang sama,” jelasnya.
Andi Zulkifly berharap perencanaan yang matang dan koordinasi yang solid dapat menghasilkan RKAP yang komprehensif, realistis, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrum Makkuradde, mengatakan kebijakan perusahaan pada 2027 akan difokuskan pada pemerataan distribusi air bersih, peningkatan pelayanan, serta penanganan keluhan pelanggan.
Kawasan utara dan timur Kota Makassar menjadi salah satu prioritas perhatian perusahaan. PDAM berupaya memastikan masyarakat di wilayah tersebut dapat menikmati layanan air bersih secara lebih optimal.
