Seluruh dokumen dan riwayat penguasaan tanah kini menjadi bagian dari proses penelusuran untuk memastikan kejelasan pihak yang berhak menerima ganti kerugian.
Pemkot Ubah Mekanisme Pengadaan Lahan
Menghadapi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Makassar memutuskan menyesuaikan mekanisme pengadaan tanah. Skema yang sebelumnya direncanakan melalui pembayaran langsung antarpihak atau business to business (B to B) kini dialihkan ke mekanisme resmi pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.
Dalam skema baru ini, Pemkot Makassar terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dokumen awal sebelum menyerahkan proses pendataan kepada ATR/BPN untuk membentuk satuan tugas yang bertugas mengidentifikasi objek dan subjek tanah.
Apabila status kepemilikan telah dinyatakan jelas, tetapi sengketa perdata masih berlangsung di pengadilan dan belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat dilakukan melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan dana di pengadilan.
Adapun pelaksanaan proyek Jembatan Kembar Barombong melibatkan pembagian kewenangan antarpemerintah. Pemkot Makassar bertanggung jawab dalam proses pengadaan dan pembebasan lahan, sedangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan memfasilitasi perencanaan dan koordinasi.
