Sengketa Kepemilikan Tanah Hambat Pembebasan Lahan Jembatan Kembar Barombong

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Rencana percepatan pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kota Makassar masih menghadapi kendala dalam proses pembebasan lahan. Sejumlah bidang tanah yang masuk dalam area proyek tersebut diketahui memiliki persoalan hukum, mulai dari klaim kepemilikan ganda hingga gugatan antarpihak. Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengungkapkan bahwa Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah meminta agar proses pembebasan lahan dipercepat untuk mendukung kelancaran akses transportasi masyarakat. Namun, pemerintah tidak dapat langsung melanjutkan proses tersebut lantaran status kepemilikan sejumlah bidang tanah belum memiliki kejelasan hukum. “Bapak Wali Kota ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan,” ujar Izhar, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, persoalan semakin kompleks karena masing-masing pihak menggunakan dokumen kepemilikan berupa sertifikat maupun alas hak lainnya sebagai dasar klaim atas tanah yang sama. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memastikan keabsahan setiap dokumen sebelum mengambil keputusan terkait pembebasan lahan. Sejumlah Pihak Ajukan Klaim Kepemilikan Berdasarkan hasil penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, terdapat beberapa pihak yang memiliki dasar penguasaan atas lahan di kawasan proyek Jembatan Kembar Barombong. Izhar menyebut tiga pihak yang tercatat memiliki dokumen penguasaan tanah, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi. Tanah yang diklaim Letkol Amsal Sampetondok memiliki luas sekitar 520 meter persegi dan merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244 dengan luas keseluruhan 1.175 meter persegi yang diterbitkan pada Desember 2008. Sementara Rabaya mendasarkan klaim kepemilikannya pada Surat Keputusan (SK) Redistribusi tahun 1964. Adapun Jasmani Agi memiliki dokumen berupa surat peralihan hak. Persoalan tersebut juga melibatkan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang tercatat memiliki Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan tersebut dengan estimasi luas mencapai delapan hektare. Selain klaim kepemilikan antarpihak, terdapat pula gugatan hukum yang melibatkan PT GMTD dan kelompok warga di sekitar lokasi yang dipimpin Haji Paju Timula. Pemerintah juga menerima somasi dari salah seorang warga terkait persoalan lahan tersebut. Seluruh dokumen dan riwayat penguasaan tanah kini menjadi bagian dari proses penelusuran untuk memastikan kejelasan pihak yang berhak menerima ganti kerugian. Pemkot Ubah Mekanisme Pengadaan Lahan Menghadapi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Makassar memutuskan menyesuaikan mekanisme pengadaan tanah. Skema yang sebelumnya direncanakan melalui pembayaran langsung antarpihak atau business to business (B to B) kini dialihkan ke mekanisme resmi pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN. Dalam skema baru ini, Pemkot Makassar terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dokumen awal sebelum menyerahkan proses pendataan kepada ATR/BPN untuk membentuk satuan tugas yang bertugas mengidentifikasi objek dan subjek tanah. Apabila status kepemilikan telah dinyatakan jelas, tetapi sengketa perdata masih berlangsung di pengadilan dan belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat dilakukan melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan dana di pengadilan. Adapun pelaksanaan proyek Jembatan Kembar Barombong melibatkan pembagian kewenangan antarpemerintah. Pemkot Makassar bertanggung jawab dalam proses pengadaan dan pembebasan lahan, sedangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan memfasilitasi perencanaan dan koordinasi. Sementara pembangunan fisik jembatan akan didanai melalui APBN dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Pemerintah berharap penyelesaian persoalan administrasi dan hukum atas lahan tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan, sehingga proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan baru dan rencana pembangunan Jembatan Kembar Barombong dapat dilanjutkan. (*)