MakassarNews

Pemkot Jajaki Digitalisasi Pengangkutan Sampah, Armada di 15 Kecamatan Dipantau Real Time

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mulai menjajaki penerapan sistem digital dalam pengelolaan armada pengangkut sampah di 15 kecamatan. Upaya ini dilakukan melalui rencana kerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat pengawasan pergerakan kendaraan kebersihan.

Rencana tersebut dibahas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, dalam pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).

Munafri mengatakan, pembenahan sistem pengangkutan sampah perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing wilayah. Pasalnya, kebutuhan pelayanan kebersihan di 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, tidak dapat diseragamkan.

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, Makassar membutuhkan pola pengangkutan yang mampu menjangkau berbagai kawasan, mulai dari permukiman padat hingga wilayah dengan akses jalan terbatas.

Ia menjelaskan, keberadaan lorong dan gang sempit membuat truk berukuran besar tidak bisa menjangkau seluruh titik pengumpulan sampah. Karena itu, Pemkot Makassar selama ini memanfaatkan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dari kawasan permukiman sebelum dipindahkan ke armada besar menuju TPA Tamangapa.

Selain persoalan akses, jadwal pengangkutan yang berbeda antara wilayah satu dengan lainnya serta pengelolaan sampah dari sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) juga membutuhkan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.

Munafri menginginkan seluruh aktivitas operasional tersebut berada dalam satu sistem kendali sehingga kebutuhan armada, biaya pengangkutan, hingga pengeluaran bulanan dapat dihitung secara lebih terukur.

“Yang ingin kita lakukan adalah menyatukan seluruh kondisi ini dalam satu kontrol. Kita ingin mengetahui secara pasti berapa biaya yang harus dibayarkan setiap bulan untuk memastikan seluruh sampah dapat terangkut,” ujarnya.

BACA JUGA  Perkuat Zona Integritas, Unhas Dorong Peningkatan Layanan Faktual dan Budaya Anti-Gratifikasi

Meski mendorong modernisasi pengelolaan persampahan, Munafri menegaskan bahwa perubahan sistem tidak boleh menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bekerja di sektor tersebut.

Petugas kebersihan maupun pemulung tetap akan dilibatkan melalui pembentukan klaster kerja agar keberadaan mereka dapat terakomodasi dalam pola pengelolaan yang lebih terstruktur.

Menurutnya, transformasi yang dilakukan bukan untuk menggantikan tenaga kerja, melainkan memperbaiki manajemen operasional dari pola konvensional menuju sistem yang lebih tertata dan profesional.

Selain meningkatkan efisiensi pengangkutan, digitalisasi juga diarahkan untuk memperbaiki tata kelola retribusi persampahan. Pemkot ingin memastikan pembebasan retribusi bagi masyarakat kurang mampu tetap diberikan sesuai kriteria, termasuk berdasarkan kategori daya listrik.

Di sisi lain, potensi penerimaan retribusi dari kawasan komersial dan perumahan menengah ke atas diharapkan dapat terdata lebih akurat.

“Harus ada perhitungan yang jelas, mulai dari biaya operasional, jumlah retribusi yang masuk, hingga memastikan masyarakat yang memang membutuhkan tetap mendapatkan pembebasan,” jelas Munafri.

Usung Teknologi IoT dan Geofencing

Dalam pertemuan tersebut, Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, memaparkan konsep pengelolaan armada berbasis Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System.

Kerja sama yang ditawarkan menggunakan skema Business to Service (BTS) atau by the service. Melalui skema tersebut, pemerintah kota tidak perlu melakukan pengadaan perangkat secara mandiri karena layanan disediakan oleh pihak penyedia.

BACA JUGA  Awal 2026, PLN Luncurkan Program “Tahun Baru Energi Baru”

Novi menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau aktivitas kendaraan kebersihan secara langsung. Informasi yang dapat diakses meliputi pergerakan armada, jalur pengangkutan, volume pekerjaan, konsumsi bahan bakar minyak (BBM), hingga biaya operasional kendaraan.

Setiap kendaraan nantinya dapat dilengkapi teknologi geofencing untuk mengatur batas wilayah operasional. Dengan sistem ini, pergerakan armada yang keluar dari rute penugasan dapat terdeteksi, termasuk indikasi aktivitas pengangkutan sampah komersial di luar ketentuan.

Teknologi tersebut juga memungkinkan kendaraan dinonaktifkan dari jarak jauh apabila ditemukan pelanggaran operasional.

Selain itu, sensor khusus akan digunakan untuk mengidentifikasi ketidakwajaran konsumsi BBM dengan membandingkan jarak tempuh dan durasi operasional kendaraan.

Novi menyebut, penerapan teknologi serupa pada proyek yang pernah ditangani perusahaannya berhasil menemukan indikasi penyimpangan konsumsi BBM pada tiga hingga empat kendaraan dari total 10 armada yang beroperasi.

Seluruh informasi operasional, termasuk pengingat jadwal servis berkala, nantinya dapat diakses pemerintah melalui aplikasi telepon pintar maupun ruang kendali atau control room.

Ia berharap integrasi teknologi tersebut mampu menyatukan pengawasan pemerintah dan aktivitas operasional armada dalam satu sistem pelayanan kebersihan yang lebih modern.

Dengan penerapan sistem ini, Pemkot Makassar diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan armada, mengendalikan biaya operasional, serta memastikan pelayanan pengangkutan sampah berjalan lebih terukur di seluruh wilayah kota. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button