Uncategorized

Makassar Berpeluang Jadi Percontohan Nasional Program Pidana Kerja Sosial

“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota,” ujarnya.

Audiensi tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemkot Makassar mengenai dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.

Saat ini, Bapas Makassar telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka nantinya berperan membantu pelaksanaan tugas pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan terhadap klien pemasyarakatan.

BACA JUGA  Munafri-Aliyah Dampingi Menaker RI Tinjau Penyaluran BSU 2025, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Namun, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan operasional, terutama untuk menunjang mobilitas dan transportasi para pembimbing ketika menjalankan pendampingan di lapangan.

“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelas Surianto.

Ia menyebutkan, Munafri telah memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Selanjutnya, diperlukan pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk merumuskan mekanisme dukungan dan penganggaran yang sesuai ketentuan.

BACA JUGA  Menjelang 100 Hari Kerja, Appi-Aliyah Berikan Tukin Rp2,5 Juta untuk Nakes dan Guru di Pulau

Lihat Semua

Previous page 1 2 3 4 5Next page

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button