Makassar Berpeluang Jadi Percontohan Nasional Program Pidana Kerja Sosial

“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota,” ujarnya.
Audiensi tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemkot Makassar mengenai dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.
Saat ini, Bapas Makassar telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka nantinya berperan membantu pelaksanaan tugas pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan terhadap klien pemasyarakatan.
Namun, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan operasional, terutama untuk menunjang mobilitas dan transportasi para pembimbing ketika menjalankan pendampingan di lapangan.
“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelas Surianto.
Ia menyebutkan, Munafri telah memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Selanjutnya, diperlukan pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk merumuskan mekanisme dukungan dan penganggaran yang sesuai ketentuan.





