
SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik yang diduga melibatkan empat orang tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penahanan dilakukan oleh Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK terhadap tiga tersangka berinisial JF alias O, FS, dan S yang berstatus sebagai karyawan swasta pada Senin (16/11/2026).
Ketiganya selanjutnya ditempatkan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk kepentingan penyidikan.
OJK menjelaskan, keputusan penahanan diambil berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satu pertimbangannya adalah adanya kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga berpotensi menghambat proses penyidikan.
Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang merupakan karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas, saat ini tengah menjalani proses hukum dalam perkara berbeda yang ditangani Polda Metro Jaya.
Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan terkait aktivitas perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di BEI.
Dugaan manipulasi tersebut terjadi dalam transaksi perdagangan pada 29 Mei 2023, yang melibatkan Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga memanfaatkan rekening bank milik pihak lain untuk mendanai transaksi perdagangan tersebut.
Rangkaian aktivitas itu diduga menyebabkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penanganan perkara ini merupakan hasil tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan OJK di sektor pasar modal yang kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan. Proses penyidikan telah berjalan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menegaskan, penahanan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk memastikan proses penyidikan berjalan efektif. Meski demikian, lembaga tersebut tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta hak-hak para tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam penanganan kasus ini, OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, guna memastikan penindakan tindak pidana di sektor jasa keuangan berlangsung secara profesional dan konsisten.
Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi OJK untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan aktivitas perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien.
Melalui penguatan pengawasan dan penindakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas pasar modal, meningkatkan perlindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional. (*)





