
Ia juga mendorong pelaku usaha jasa keuangan agar menjadikan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, proses bisnis, serta perilaku usaha.
Menurutnya, perkembangan inovasi di industri jasa keuangan harus berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan konsumen. Karena itu, penanganan persoalan tidak boleh menunggu hingga menimbulkan dampak yang lebih besar.
Dicky turut menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK, BI, kementerian dan lembaga, serta industri jasa keuangan dalam membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi. Upaya tersebut mencakup pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.
Sementara itu, Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama ini menjadi landasan penguatan koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai kewenangan masing-masing.
Perluasan Cakupan Layanan LAPS SJK
LAPS SJK telah memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta kemudahan akses.





