
Perluasan kewenangan tersebut semakin diperkuat setelah Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.
Kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang telah mendapat persetujuan otoritas atau melalui pengadilan apabila pengaduan kepada pelaku usaha tidak mencapai kesepakatan.
Dalam mekanismenya, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tetap menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab menangani pengaduan konsumen melalui mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR).
Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa tidak menghasilkan kesepakatan melalui mekanisme internal tersebut, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui External Dispute Resolution (EDR) di LAPS SJK sesuai persyaratan yang berlaku atau mengajukan perkara ke pengadilan.
LAPS SJK menangani sengketa keperdataan yang telah melalui proses pengaduan internal, tetapi belum mencapai kesepakatan. Sengketa yang ditangani juga tidak sedang dalam proses maupun telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.





