
Program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, maupun peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain itu, PPP diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap keberlangsungan industri perasuransian.
Ogi menjelaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan sejak tahap awal, terutama dalam memastikan kepesertaan yang tepat, keakuratan data, serta koordinasi yang efektif antara OJK dan LPS.
Ia menambahkan, PPP juga menjadi bagian dari agenda penguatan industri perasuransian yang mencakup peningkatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. Menurutnya, pengawasan yang kuat perlu didukung sistem penjaminan yang kredibel agar perlindungan terhadap masyarakat semakin optimal.
Dalam pelaksanaannya, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans serta tingkat kepatuhan perusahaan peserta penjaminan.
Ogi juga mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai hasil kolaborasi kedua lembaga selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi fundamental untuk memperkuat industri perasuransian nasional.





