
SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Rapat berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam memimpin sidang, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada awal rapat telah ditandatangani 361 anggota DPR RI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 254 anggota tercatat hadir, sementara anggota lainnya menyampaikan izin atau berhalangan.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut.
Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan regulasi ini dilatarbelakangi belum optimalnya upaya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.
Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.
Pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dari sisi substansi, Panja telah menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal.
Setelah laporan disampaikan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada peserta rapat.
Pertanyaan tersebut dijawab dengan persetujuan oleh forum paripurna, yang kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang.
Atur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Salah satu substansi penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme ini dirancang melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan hingga pelaksanaan putusan.
Pengaturan tersebut disertai pembagian kewenangan yang jelas, pengawasan independen, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berkepentingan.
Habiburokhman menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya dalam laporan pembahasan.
Jangkau Berbagai Tindak Pidana
Ruang lingkup pengaturan dalam RUU ini juga mencakup sejumlah tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Selain mekanisme perampasan, regulasi ini turut mengatur tata kelola aset hasil tindak pidana. Pengelolaannya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Pengaturan tersebut diarahkan untuk memastikan aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada negara maupun korban tindak pidana. Perlindungan juga diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.
Pengesahan ini menjadi tonggak penting setelah RUU Perampasan Aset bergulir selama 18 tahun sejak pertama kali diwacanakan pada 2008. Melalui regulasi tersebut, DPR dan pemerintah diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk memulihkan aset hasil tindak pidana sekaligus melindungi kepentingan negara dan masyarakat. (*)





