
Capaian ini sekaligus menjadi dorongan bagi Pemkot Makassar untuk terus memperkuat inovasi dan kolaborasi dalam menghadirkan layanan pemerintahan yang lebih cepat, mudah diakses, terintegrasi, serta sesuai kebutuhan masyarakat.
Appi menjelaskan, Lontara+ mulai dikembangkan sejak 2025 sebagai respons terhadap berbagai tantangan pelayanan publik dan kompleksitas persoalan perkotaan.
Sebelum platform tersebut dibangun, terdapat sekitar 300 aplikasi di lingkungan Pemkot Makassar yang beroperasi secara terpisah. Kondisi itu menyebabkan integrasi data dan pelayanan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) belum berjalan maksimal.
Selain persoalan integrasi, pemerintah kota juga menghadapi kebutuhan untuk mempercepat pelayanan administrasi, merespons pengaduan masyarakat, memperluas akses layanan, hingga menangani persoalan perkotaan seperti banjir, genangan, kemacetan, dan kesiapsiagaan bencana.
“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tuturnya.





