
SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Inovasi digital Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Melalui aplikasi Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar), Kota Makassar berhasil meraih penghargaan Terbaik I kategori kota pada SDGs Action Awards 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rangkaian SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Munafri yang akrab disapa Appi menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan Lontara+ hingga berhasil menjadi inovasi terbaik pertama di tingkat nasional.
“Alhamdulillah, Kota Makassar mendapatkan prestasi terbaik pertama kategori kota pada SDGs Awards oleh Bappenas RI melalui aplikasi Lontara+. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua,” ujar Appi, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar apresiasi terhadap pengembangan teknologi, tetapi juga menjadi bukti bahwa transformasi digital mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Capaian ini sekaligus menjadi dorongan bagi Pemkot Makassar untuk terus memperkuat inovasi dan kolaborasi dalam menghadirkan layanan pemerintahan yang lebih cepat, mudah diakses, terintegrasi, serta sesuai kebutuhan masyarakat.
Appi menjelaskan, Lontara+ mulai dikembangkan sejak 2025 sebagai respons terhadap berbagai tantangan pelayanan publik dan kompleksitas persoalan perkotaan.
Sebelum platform tersebut dibangun, terdapat sekitar 300 aplikasi di lingkungan Pemkot Makassar yang beroperasi secara terpisah. Kondisi itu menyebabkan integrasi data dan pelayanan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) belum berjalan maksimal.
Selain persoalan integrasi, pemerintah kota juga menghadapi kebutuhan untuk mempercepat pelayanan administrasi, merespons pengaduan masyarakat, memperluas akses layanan, hingga menangani persoalan perkotaan seperti banjir, genangan, kemacetan, dan kesiapsiagaan bencana.
“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tuturnya.
Dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Lontara+ kini dirancang sebagai pusat akses layanan pemerintahan. Melalui satu platform, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi, memperoleh informasi, hingga menyampaikan laporan dan pengaduan.
Tidak hanya menyatukan layanan, aplikasi tersebut juga berfungsi mempercepat koordinasi antar-OPD, mendorong transparansi, serta memastikan laporan warga memperoleh tindak lanjut dari instansi terkait.
Dampak pemanfaatan platform ini tercermin dari jumlah pengguna dan pengaduan yang tercatat. Berdasarkan data yang dipaparkan, Lontara+ telah memiliki lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi.
Dari sisi pelayanan pengaduan, platform tersebut telah menerima lebih dari 20 ribu laporan masyarakat. Sebanyak 18.819 laporan di antaranya berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.
“Platform ini juga telah menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.819 aduan berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen,” katanya.
Angka tersebut menunjukkan peran Lontara+ sebagai sarana interaksi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus media untuk memantau penanganan berbagai persoalan yang disampaikan warga.
Pengembangan ekosistem layanan digital ini juga terus diperluas sepanjang 2026. Sejumlah fitur strategis telah diluncurkan, meliputi layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), retribusi sampah, layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta administrasi kependudukan melalui Dukcapil.
Integrasi layanan pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), turut menjadi bagian dari pengembangan tersebut.
Appi mengatakan, penambahan fitur dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan stabilitas sistem dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga memperkuat ekosistem inovasi dengan melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, hingga masyarakat. Upaya tersebut didukung melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, serta evaluasi secara berkelanjutan.
Penguatan tersebut menjadi bagian dari tujuh program strategis Pemkot Makassar untuk memastikan transformasi digital berjalan secara terarah dan terukur.
Dengan berbagai pengembangan tersebut, Lontara+ diharapkan tidak hanya menjadi platform pelayanan publik, tetapi juga mendorong perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Appi menegaskan, penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukan menjadi akhir dari upaya transformasi digital di Makassar. Sebaliknya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk memastikan setiap inovasi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukanlah garis akhir. Sebaliknya, capaian ini menjadi dorongan untuk memastikan setiap inovasi yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, Kota Makassar juga berhasil masuk lima besar nasional kategori kabupaten/kota dalam penilaian Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026.
Pencapaian tersebut diraih setelah melalui sejumlah tahapan penilaian, mulai dari pengisian indikator, verifikasi lapangan, hingga presentasi di hadapan dewan juri. (*)





