Munafri Usulkan Insentif Industri hingga Pembangunan Dermaga Pulau ke Komisi VII DPR RI

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membawa sejumlah usulan pembangunan daerah dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026). Usulan tersebut meliputi insentif bahan baku industri, pembangunan fasilitas pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga akses pembangunan dermaga di wilayah kepulauan. Dalam pertemuan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tersebut, Munafri menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat posisi Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Indonesia Timur. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Makassar yang mencapai 7,04 persen menjadi peluang untuk mengembangkan investasi dan industri. Meski tidak memiliki sumber daya alam yang besar, keunggulan geografis Makassar dinilai menjadi modal utama dalam menggerakkan perekonomian. “Kami tidak punya sumber daya alam, tapi kami punya letak geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi kota yang sangat sentral, khususnya di ALKI II, sehingga pola perdagangan barang dan jasa menjadi backbone kami untuk tumbuh,” jelas Munafri. Untuk memperkuat sektor industri, Munafri mengusulkan kebijakan insentif bagi bahan baku yang masuk ke Makassar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah. Menurutnya, langkah tersebut dapat mendorong pertumbuhan industri lokal, memperkuat rantai pasok, dan membuka peluang pengembangan industri turunan. Ia secara khusus menyoroti tantangan industri garmen yang masih menghadapi tingginya biaya bahan baku. “Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami,” ujarnya. Selain industri, Munafri meminta dukungan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagai kota yang kerap menjadi tuan rumah kegiatan nasional dan internasional, Makassar dinilai membutuhkan fasilitas representatif untuk penyelenggaraan pertunjukan seni, budaya, serta kegiatan berskala besar. “Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” ungkapnya. Menurut Munafri, ketersediaan gedung berkapasitas besar akan memperkuat posisi Makassar sebagai destinasi Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Infrastruktur tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi kreatif dan meningkatkan daya tarik wisata kota. Munafri turut menyoroti potensi gastronomi Makassar yang ditopang kekayaan kuliner dan tradisi budaya. Ia berharap ada dukungan untuk mendorong pengakuan gastronomi Makassar sebagai bagian dari warisan gastronomi UNESCO. Ia juga menyebut Pinisi yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya takbenda. Kekayaan budaya dan kuliner tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan untuk mempertegas identitas Makassar sekaligus mengembangkan sektor pariwisata. Persoalan aksesibilitas wilayah kepulauan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Munafri meminta dukungan agar Pemerintah Kota Makassar memiliki akses lebih luas untuk membangun dermaga di kawasan Kepulauan Spermonde. Menurutnya, dermaga yang memadai dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat, menunjang transportasi antarpulau, dan membuka peluang pengembangan wisata bahari. “Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” kata Munafri. Ia menilai keterbatasan kewenangan pemerintah kota menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat kepulauan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan kawasan daratan dan kepulauan dapat berjalan lebih seimbang. Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Melalui pertemuan dengan pemerintah daerah, Komisi VII berupaya memperoleh gambaran langsung mengenai tantangan dan persoalan yang dihadapi, khususnya pada sektor perindustrian dan pariwisata. “Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” kata Evita. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan serta mengusulkan kebijakan yang sesuai dengan potensi dan tantangan wilayah masing-masing. Pemkot Makassar berharap aspirasi yang disampaikan mendapat tindak lanjut melalui kebijakan dan program pemerintah pusat. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing industri, meningkatkan infrastruktur pariwisata, mendorong ekonomi kreatif, serta mempercepat pembangunan wilayah kepulauan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Makassar diharapkan semakin kokoh sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. (*)