SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Rencana percepatan pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kota Makassar masih menghadapi kendala dalam proses pembebasan lahan. Sejumlah bidang tanah yang masuk dalam area proyek tersebut diketahui memiliki persoalan hukum, mulai dari klaim kepemilikan ganda hingga gugatan antarpihak.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengungkapkan bahwa Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah meminta agar proses pembebasan lahan dipercepat untuk mendukung kelancaran akses transportasi masyarakat.
Namun, pemerintah tidak dapat langsung melanjutkan proses tersebut lantaran status kepemilikan sejumlah bidang tanah belum memiliki kejelasan hukum.
“Bapak Wali Kota ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan,” ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, persoalan semakin kompleks karena masing-masing pihak menggunakan dokumen kepemilikan berupa sertifikat maupun alas hak lainnya sebagai dasar klaim atas tanah yang sama. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memastikan keabsahan setiap dokumen sebelum mengambil keputusan terkait pembebasan lahan.
