
SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, di Bali, Selasa (17/11/2026).
Juklak ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam mengatur mekanisme pertukaran informasi guna mendukung persiapan hingga pelaksanaan Program Penjaminan Polis.
Ogi Prastomiyono mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan langkah penting dalam mempersiapkan implementasi PPP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Menurutnya, program ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap pemegang polis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.
Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab LPS dan ditargetkan paling lambat Januari 2028.





