SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR- Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran -KJPP Sulsel mengklaim bahwa proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Sulsel cacat prosedur dan sarat kepentingan, berdasarkan temuan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel.
Koordinator KJPP, Muhammad Idris, meminta DPRD Sulsel untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Kami sudah membeberkan semua bukti. Hasil pertemuan dengan BK menunjukkan bahwa seleksi ini melanggar aturan. Kami meminta DPRD untuk menyatakan sikap resmi pekan ini berdasarkan hasil BK,” ungkap Idris pada Selasa, 17 September 2024.
Idris menambahkan bahwa pemilihan calon anggota KPID Sulsel mendesak untuk diulang, terutama mengingat temuan yang menunjukkan adanya potensi intervensi politik dalam proses seleksi.
Salah satu bukti yang diungkap adalah bahwa salah satu calon komisioner KPID yang diloloskan diduga terlibat dalam praktik politik praktis, terlihat dalam foto yang beredar bersama calon gubernur dan wakil gubernur.
“Kami tidak bisa menoleransi hal ini karena berpotensi merusak independensi KPID,” tegas Idris, yang akrab disapa Tajannang. Ia menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar mengenai pengulangan seleksi tersebut.
Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Selatan, Andi Mohammad Sardi, juga menyayangkan kurangnya respons dari Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan terhadap surat KJPP yang meminta kejelasan mengenai proses perekrutan KPID.
Dia menekankan bahwa meskipun sudah ada putusan BK untuk mengulang proses, ada indikasi bahwa pemprov mendesak DPRD untuk segera mengirimkan nama-nama komisioner terpilih.
“Kami sangat menyesalkan sikap pemprov yang mendesak dewan, padahal jelas ada cacat prosedural dalam seleksi ini,” tambah Sardi.
KJPP terus mendorong agar langkah tegas diambil demi menjaga integritas dan independensi KPID Sulsel.(*)
