Dalam rapat ini, BKPSDM Kota Makassar diminta untuk berkoordinasi dengan Asisten Pemerintahan guna mengidentifikasi berbagai permasalahan ASN dan non-ASN.
“Tentunya perlu mendata jumlah tenaga non-ASN, hasil seleksi PPPK, serta kondisi jumlah pegawai termasuk yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) atau jabatan kosong lainnya. Semua ini sangat berpengaruh pada produktivitas dan pencapaian target kita ke depan,” jelas Irwan.
Ia juga menegaskan bahwa sistem manajemen kepegawaian dan tata laksana yang jelas sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika pemerintahan kedepannya.
Di samping itu, ia berharap proses rekrutmen ke depan semakin tertata, sehingga pengelolaan kepegawaian lebih baik dan berkah bagi semuanya.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyusun strategi pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Pemkot Makassar.
Kegiatan tersebut juga dihadiri banyak SKPD seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, BKPSDM, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Inspektorat dan beberapa dinas lainnya.
(*)
