Kemenkeu Sulsel Rilis Kinerja APBN s.d. April 2025: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Penerimaan Negara Masih Tertekan

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers dalam rangka merilis kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulawesi Selatan hingga 30 April 2025. Acara ini diselenggarakan pada Rabu, (28/5/2025) di Gedung Keuangan Negara (GKN) Makassar dan dapat disaksikan secara daring melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan pada tautan t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2025. Ekonomi Regional Tumbuh Impresif Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2025 mencapai 5,78% (yoy), menjadi yang tertinggi sejak Triwulan I 2022, serta melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87%. Angka ini juga telah berada dalam rentang target pembangunan daerah 2024–2026 yakni 5,23–6,71%. Meski secara kuartalan (q-to-q) mengalami kontraksi 4,12%, kinerja ini masih lebih baik dibanding triwulan I tahun sebelumnya. Namun demikian, inflasi April 2025 tercatat naik menjadi 2,28% (yoy), lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 1,95%. Kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang utama inflasi bulanan (m-to-m), dengan tarif listrik menyumbang 1,12%. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan menjadi 121,64 atau turun 1,96% dari bulan sebelumnya, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan NTP nasional. Kinerja Perdagangan dan Ekspor Neraca perdagangan Sulsel tetap positif pada awal 2025. Ekspor tercatat sebesar 165,96 juta USD, sedangkan impor sebesar 71,29 juta USD. Secara kumulatif, ekspor mengalami pertumbuhan 2,1% (yoy), sementara impor turun tajam -30,1% (yoy). Produk kakao menjadi penyumbang utama ekspor dengan lonjakan pertumbuhan 263,7% (yoy), meskipun ekspor Mate Nikel melemah -12,7% (yoy). Kinerja APBN: Pertumbuhan Ekonomi Tak Sejalan dengan Penerimaan Meski ekonomi tumbuh kuat, total penerimaan APBN Sulsel justru mengalami kontraksi -1,35% (yoy). Realisasi belanja negara juga mengalami penurunan sebesar -10,4% (yoy), dengan komposisi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 33,1% dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 66,9%. Penerimaan Pajak Penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2025 tercatat Rp2,85 triliun atau 21,5% dari target, turun 10,72% (yoy). Penurunan ini dipicu oleh kebijakan tarif efektif PPh 21 dan pergeseran penyetoran KJS 900. Namun, penerimaan dari sektor PBB dan pajak lainnya masih tumbuh positif. Program Joint Program (JoPro) lintas instansi sedang dijalankan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, menargetkan 63 wajib pajak dengan potensi tambahan penerimaan sebesar Rp229,6 miliar, di mana hingga 27 Mei 2025 telah terealisasi Rp10,4 miliar. Bea Cukai Penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp99,44 miliar atau 28,29% dari target, mengalami penurunan -24,63% (yoy). Bea Masuk turun tajam akibat tidak adanya importasi beras tahun ini, sementara Bea Keluar naik signifikan 114,26% (yoy), didorong ekspor produk kakao dan kernel kelapa sawit. Penerimaan cukai tumbuh 19,51% (yoy). Aset Negara dan Lelang Realisasi PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencapai Rp20,12 miliar atau 53,65% dari target. Penerimaan dari lelang juga signifikan, mencapai Rp11,24 miliar dengan total pokok lelang Rp354,73 miliar. Crash Program Keringanan Utang berhasil memulihkan piutang negara senilai Rp289 juta. Belanja dan Pendapatan Daerah Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp5,03 triliun, turun 10,4% (yoy), sementara TKD justru meningkat tajam menjadi Rp10,15 triliun atau naik 27,5% (yoy). Di sisi lain, pendapatan daerah hingga April 2025 sebesar Rp12,85 triliun, namun mengalami kontraksi -2,3% (yoy). Pembiayaan Usaha Mikro Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp5,12 triliun kepada 93.481 debitur, mayoritas di sektor pertanian. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) tercatat Rp29,58 miliar kepada 5.569 debitur, mengalami penurunan tajam -73,51% (yoy). Fokus Tematik: Koperasi Desa Merah Putih Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan dalam konferensi pers. Hingga April 2025, Sulawesi Selatan telah memiliki 2.253 BUMDes dari 2.266 desa. KDMP diproyeksikan memperkuat BUMDes dan menjadi aktor utama dalam ekosistem bahan baku MBG di desa. Kesimpulan dan Tantangan Global Di tengah tekanan global akibat kebijakan proteksionisme dan deglobalisasi yang menghambat ekspor dan investasi, Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui diplomasi ekonomi, perlindungan dunia usaha, dan menjaga APBN tetap aman dan adaptif terhadap dinamika global. (*)