SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), terus mengupayakan langkah konkret menanggulangi parkir liar yang menjadi penyebab utama kemacetan di sejumlah titik strategis.
Melalui forum diskusi bersama Ditlantas Polda Sulsel, TNI, PD Parkir, dan Dinas Perhubungan, Pemkot menyusun roadmap penertiban parkir liar secara terpadu. Kolaborasi lintas sektor ini ditujukan untuk menciptakan ketertiban, meningkatkan disiplin masyarakat, dan meminimalkan hambatan lalu lintas di Kota Makassar.
Rapat koordinasi yang digelar di Rumah Jabatan Wali Kota pada Jumat (27/6/2025) petang, dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Ia menegaskan pentingnya menyusun roadmap penanganan parkir yang terukur.
“Saya yakin untuk menyelesaikan ini bukan persoalan satu-dua bulan. Harus ada roadmap yang menjadi panduan kita bersama, dengan target yang jelas kapan persoalan parkir ini tuntas. Tidak boleh lebih dari dua atau tiga tahun,” tegas Munafri.
Ia menilai intervensi selama ini, seperti penggunaan alat dan penertiban rutin, belum berdampak signifikan. Untuk itu, Pemkot mendorong pola baru, termasuk pengembangan parkir vertikal dan kerja sama dengan pihak ketiga.
“PD Parkir harus kerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun kantong parkir. Kalau di Boulevard, misalnya, harus ada gedung parkir,” kata Appi. “Kita bisa libatkan mal, fasilitas publik, atau lahan kosong yang bisa disewa. Ini bukan hanya menata parkir, tapi juga menambah pendapatan daerah.”
Appi juga menekankan pentingnya penegakan aturan di lapangan. Ia menyoroti praktik parkir semrawut yang memakan badan jalan. “Aturannya sudah jelas. Tapi di lapangan sering dibiarkan. Kalau mau paralel, ya paralel semua. Kalau serong, serong semua. Ini harus ditegakkan dengan konsisten,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Munafri mengusulkan pembentukan jalur percontohan kawasan parkir tertib sebelum diterapkan lebih luas. “Kita mulai dulu dua jalur sebagai percontohan, atur ketat, baru dikembangkan,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak, termasuk kepolisian, aktif berkolaborasi sesuai kewenangannya. “Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal penataan parkir liar yang lebih terarah, tegas, dan kolaboratif demi mewujudkan ketertiban lalu lintas di Kota Makassar,” tuturnya.
Menurut Munafri, penataan parkir juga merupakan strategi untuk mengurai kemacetan yang semakin kompleks. “Masalah kemacetan bukan hanya soal parkir liar, tetapi persoalan menyeluruh yang harus kita kerja serius dan kolaboratif,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat soal parkir dan lalu lintas telah disampaikan sebelumnya, sehingga penting menghadirkan semua pihak dalam forum ini. “Saya menginisiasi pertemuan ini untuk mendengar kondisi lapangan dan mencari langkah penanganan bersama,” ujarnya.
Dalam rapat, Pemkot dan jajaran Kamsel Polda Sulsel menyepakati pentingnya sinergi antarinstansi. “Tidak boleh ada satu bagian saja yang merasa bertanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab kita semua,” ujar Munafri.
Ia menekankan bahwa rapat ini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan merumuskan solusi bersama. “Hari ini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana kita semua berdiskusi dan bekerja sama agar persoalan ini cepat terselesaikan,” tutupnya.
Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali, juga menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menertibkan parkir liar yang memicu kemacetan. PD Parkir telah membentuk Satgas Penertiban Parkir bersama Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan TNI.
Namun, Adi mengakui, penertiban sering terkendala karena informasi bocor lebih dulu. “Kadang saat kami mau tertibkan, informasinya sudah bocor, kendaraan sudah hilang. Tapi kita tetap jalan,” katanya.
Ia menyoroti kawasan Mal Panakkukang, di mana banyak karyawan parkir di badan jalan karena mahalnya tarif progresif. “Saya sudah panggil pihak mall, saya sarankan tarif flat untuk karyawan, cukup Rp5.000 saja. Tapi tidak mau. Akhirnya semua parkir di luar,” jelasnya.
Adi juga menyebut persoalan tata ruang sebagai akar masalah. Banyak kawasan yang berkembang menjadi area usaha tanpa dukungan parkir memadai. “Dalam rencana tata ruang tidak ada izin usaha. Tapi berkembang jadi restoran, jadi warung. Akhirnya parkir semrawut,” ucapnya.
Ia menyebut kawasan seperti Alaska dan Pantai Losari juga sering mengalami masalah serupa. “Kalau mau konkret, semua harus duduk bersama. Soal setoran parkir liar itu juga harus diusut,” ujarnya. “Kita sudah bentuk Satgas, tapi ini tidak bisa hanya satu pihak yang bergerak,” tutup Adi.
(*)
