SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Kepala Bappeda Makassar, Muh Dahyal, dalam sambutannya saat pembukaan rakor menyampaikan penyusunan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah Kota Makassar meliputi coaching pemetaan sub kegiatan dan perhitungan target indikator dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah Kota Makassar, pada Kamis 31 Juli 2025.
Berdasarkan instruksi presiden no.8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, diperlukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang harus dilakukan secara terintegrasi, melalui kolaborasi intervensi semua pihak yang terlibat untuk mencapai ketepatan target dan upaya penanggulangan kemiskinan.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar juga menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan perundang–undangan yang berlaku serta melihat kondisi dan kebutuhan daerah terkait penanggulangan kemiskinan.
“Dokumen RPKD inilah yang akan menjadi acuan kita selama 5 tahun ke depan dalam menjalankan program kegiatan untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan,” kata Dahyal.
Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di kota makassar berada pada angka 4,97% atau mengalami penurunan sebesar 0,1% dari tahun 2023 dengan tingkat kemiskinan 5,07%.
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat kemiskinan Kota Makassar ini merupakan yang terendah dari seluruh Kabupaten-Kota di Sulawesi Selatan.
Namun, disisi lain Kota Makassar memiliki penduduk dengan jumlah yang cukup besar, sehingga ini pun sangat berpengaruh pada jumlah penduduk miskin di Kota Makassar.
Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Makassar sebesar 80,32 ribu jiwa dan pada tahun 2024 sebesar 79,53 ribu jiwa.
Ini merupakan jumlah penduduk tertinggi dari seluruh Kabupaten-Kota yang ada di Sulawesi Selatan.
Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam menentukan upaya yang perlu dilakukan dalam pengentasan kemiskinan.
Upaya untuk mewujudkan turunnya angka kemiskinan dilaksanakan melalui tiga pilar antara lain komitmen pemerintah dengan penetapan regulasi dan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan.
Konvergensi program, anggaran dan sasaran melalui penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor serta penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan non pemerintah dan adanya inovasi program komplementer berkala.
Rakor kali ini di hadiri narasumber Plt. Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia , Ulfa Ichwani Achmad, tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yakni Prof. Dr. Ir . Darmawan Salman dan Ahmad Faqhruddin Abdur-Rabb, SE.M.Ec.Dev.
(*)
