SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan kepada pemerintah pusat melalui Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang melakukan kunjungan kerja ke Makassar pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Dalam pertemuan di Balai Kota Makassar, Munafri menegaskan komitmennya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat pulau, seperti ketersediaan listrik, pembangunan dermaga, serta akses pendidikan yang layak.
Menurutnya, listrik PLN di kepulauan masih belum maksimal, sementara dermaga sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga dan perekonomian.
Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat di kepulauan dinilai penting agar anak-anak tidak putus sekolah. Karena keterbatasan lahan di daratan, Munafri mengusulkan agar sekolah tersebut didirikan di salah satu pulau di bawah kewenangan Pemkot Makassar.
“Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan mulai SD, SMP hingga SMA. Dengan begitu anak-anak bisa melanjutkan sekolah tanpa terhenti di tengah jalan. Tentu ini harus ditunjang jaringan listrik dan infrastruktur lain,” ujarnya.
Munafri juga menekankan pentingnya layanan kesehatan serta insentif bagi tenaga pendidikan maupun tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Saat ini Makassar memiliki delapan pulau berpenghuni dengan total penduduk sekitar 12 ribu jiwa. Kebutuhan energi warga masih bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang distribusinya sangat tergantung pasokan solar.
“Kalau pengiriman solar bermasalah, otomatis listrik terhenti. Kami terus mencari solusi agar PLN bisa memaksimalkan kebutuhan di pulau,” tegasnya.
Selain persoalan kepulauan, Munafri juga menyoroti masalah sampah di Kota Makassar. Menurutnya, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang sudah mengkhawatirkan, dengan luas 19 hektare dan timbunan sampah setinggi 16–17 meter yang berlangsung puluhan tahun. Timbunan ini dinilai berisiko menimbulkan bahaya lingkungan.
“Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, risikonya berbahaya bahkan bisa meledak sewaktu-waktu. Kami sedang mencari teknologi yang tepat agar persoalan ini selesai tuntas,” jelasnya.
Pemkot Makassar disebutnya hanya akan membawa residu sampah ke TPA, sementara pengolahan harus dilakukan sejak dari sumber. Untuk itu, Pemkot mendorong optimalisasi TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pemanfaatan bank sampah, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Munafri juga mengajak kolaborasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat, hingga partai politik dalam membina warga di tingkat RT untuk ikut mengelola sampah.
Selain itu, Pemkot menunggu kepastian pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) yang merupakan program prioritas nasional.
Sejumlah perusahaan dikabarkan sudah menjajaki kerja sama, namun masih dalam tahap penjajakan. “Kami berharap pengolahan sampah berjalan lancar sehingga hanya residu yang masuk ke TPA,” kata Munafri.
Sementara itu, Eddy Soeparno menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menyiapkan solusi strategis pengelolaan sampah.
Salah satu langkah yang tengah diformulasikan adalah pembangunan 33 unit incinerator dengan kapasitas minimal 1.000 ton sampah per hari di berbagai daerah.
Menurut Eddy, dengan regulasi baru yang lebih sederhana, investor akan lebih mudah terlibat. Sampah yang masuk ke incinerator akan dibakar untuk menghasilkan listrik yang langsung diserap PLN. Harga jual listrik dari sampah yang cukup tinggi dinilai dapat menggantikan skema tipping fee.
“Skema ini diharapkan bukan hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menjadi energi terbarukan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran MPR RI, Sekretaris Daerah Kota Makassar Zulkifly Nanda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Helmy Budiman.
Eddy Soeparno menyambut positif aspirasi tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya sebagai bagian agenda pembangunan nasional, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan.
Eddy Soeparno bersama rombongan menyambut positif aspirasi tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan.
(*)
