SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, bersama Pemerintah Kota resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna via daring, Kamis (4/9/2025).
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras membahas rancangan tersebut secara cermat.
Ia menegaskan DPRD akan mengawal setiap alokasi anggaran agar benar-benar bermanfaat bagi warga.
“Pembahasan APBD Perubahan bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut harapan masyarakat terhadap hadirnya pemerintah dan DPRD dalam menjawab kebutuhan publik,” ujarnya.
Ray memaparkan tiga fokus utama hasil pembahasan. Pertama, penyelarasan target pendapatan daerah dengan potensi riil, baik dari transfer pusat maupun sumber lain yang sah.
Kedua, belanja diarahkan ke program prioritas masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengendalian inflasi.
Ketiga, pembiayaan daerah dioptimalkan melalui efisiensi dan keberlanjutan fiskal.
Ia juga menegaskan DPRD berperan strategis sebagai pengawas sekaligus penentu arah belanja.
“Pemerintah Kota harus meningkatkan kinerja pendapatan asli daerah, memperketat pengawasan belanja agar tidak terjadi pemborosan, serta memastikan program prioritas berjalan efektif. DPRD hadir untuk memastikan anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi kerja DPRD dalam proses pengesahan.
Ia menilai kemitraan legislatif–eksekutif menjadi kunci pengelolaan anggaran yang objektif, meski di tengah kendala seperti musibah terbakarnya Gedung DPRD beberapa hari lalu.
“Kendala tersebut tidak menyurutkan semangat kami untuk memastikan setiap keputusan anggaran tepat sasaran,” kata Munafri.
Persetujuan APBD Perubahan 2025 menjadi simbol tanggung jawab bersama DPRD dan Pemkot dalam mengelola keuangan daerah.
Program-program prioritas yang disepakati diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola APBD Makassar di masa mendatang.
(*)
