“Kota ini harus tertata. Tidak boleh lagi ada pabrik di tengah kota. Semua harus sesuai zonasi,” tegasnya.
Politisi Golkar itu menjelaskan, Makassar sejak lama dikenal sebagai kota perdagangan dan kini bertransformasi menjadi kota jasa. Hal itu menjadikan masyarakatnya heterogen dan kompleks.
Karena itu, tata kota yang baik dibutuhkan untuk mengurai persoalan sosial, mengantisipasi urbanisasi, sekaligus memaksimalkan pelayanan publik.
Lebih jauh, ia memaparkan strategi pemerintah kota untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi.
Mengingat Makassar tidak memiliki lahan pertanian atau tambang, maka sektor perdagangan, jasa, dan investasi menjadi kunci.
“Kalau investasi tumbuh, pendapatan per kapita naik, daya beli masyarakat meningkat, kesejahteraan juga tercapai,” katanya.
Selain tata ruang, Munafri menegaskan Makassar juga disiapkan sebagai kota transit sekaligus tujuan pendidikan, kesehatan, dan event berskala besar di Indonesia Timur.
Pemerintah kota menargetkan setiap bulan terselenggara satu event besar dengan minimal 10 ribu peserta. Untuk itu, disiapkan insentif Rp5 miliar per bulan guna mendukung penyelenggaraan kegiatan.
