“Program ini sudah tepat, tapi masih lebih banyak fokus pada tanggap bencana dan rehabilitasi. Aspek pra-bencana juga penting untuk diperkuat, dan programnya sebaiknya diperluas ke seluruh kecamatan, bukan hanya yang rawan banjir,” jelasnya.
Dari sisi koordinasi antarlembaga, Komisi A menilai sinergi antara BPBD, Dinas PU, Dinas Sosial, serta Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan masih perlu ditingkatkan, agar penanganan dan mitigasi bencana berjalan lebih efektif.
“Koordinasi pra-bencana belum terlihat terjalin dengan baik. Belum pernah kami dengar ada pertemuan lintas instansi yang membahas langkah-langkah sebelum bencana,” urainya.
Udin menyebut, pihaknya akan menjadwalkan rapat kerja bersama para Camat, usai proses mutasi untuk memastikan kesiapan pemerintah wilayah menghadapi musim hujan.
Ia juga menyinggung pentingnya percepatan pembahasan Perda Penanggulangan Bencana, yang hingga kini masih dalam bentuk rancangan.
Pihaknya mendorong agar segera dibahas supaya ada payung hukum yang kuat dalam penanganan bencana.
Senada Anggota Komisi A lainnya, Tri Sulkarnain, menilai Pemkot Makassar belum menunjukkan langkah konkret dalam menghadapi musim hujan.
