Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah 2026 Picu Kekhawatiran Retaknya Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah

SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Gelombang kekhawatiran tengah melanda sejumlah pemerintah daerah di Indonesia menyusul rencana pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Kebijakan yang disebut sebagai langkah efisiensi fiskal ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keuangan daerah dan memicu retaknya hubungan fiskal antara pusat dan daerah. Dalam rancangan awal APBN 2026, pemerintah berencana memangkas TKD sebesar 29,34 persen, dari Rp 919 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp 693 triliun. Pemangkasan ini mencakup sejumlah komponen penting seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi penopang utama belanja daerah. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Gubernur Jambi Al Haris, menyebut pemangkasan tersebut sebagai langkah ekstrem yang dapat melumpuhkan roda pemerintahan daerah. Menurutnya, sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat untuk membayar gaji pegawai, menyalurkan bantuan sosial, dan menjalankan program pembangunan. “Kalau pemotongan sampai hampir 30 persen, banyak daerah yang bisa lumpuh. Operasional pemerintahan dan pelayanan publik akan terganggu,” tegasnya. Beberapa daerah bahkan telah melaporkan potensi penurunan signifikan pada pendapatan mereka. Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang paling terpukul, dengan pemotongan hingga 45 persen dan DBH anjlok dari Rp 700 miliar menjadi sekitar Rp 200 miliar. Di Maluku Utara, nilai APBD turun drastis dari Rp 10 triliun menjadi Rp 6,7 triliun. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, juga mengaku khawatir, sebab pemangkasan tersebut bisa membuat pemerintah daerah kehilangan kemampuan membayar gaji pegawai. “Kalau ini dibiarkan, bisa-bisa gaji ASN harus diambil alih oleh pemerintah pusat,”ujarnya. Pemerintah pusat beralasan kebijakan ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan fiskal nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, keputusan ini diambil untuk menekan beban APBN serta mendorong daerah agar lebih mandiri secara fiskal. “Kita ingin daerah tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. Tapi keputusan akhir tetap akan mempertimbangkan kondisi pendapatan negara dan kemampuan fiskal nasional,”katanya. Namun, pandangan berbeda datang dari kalangan akademisi dan pengamat otonomi daerah. Guru Besar IPDN, Prof. Djohermansyah Djohan, menilai kebijakan pemangkasan yang terlalu tajam dapat mengikis semangat desentralisasi fiskal yang telah dibangun selama dua dekade terakhir. “Hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus dijalankan dengan asas keadilan dan proporsionalitas sesuai amanat UU HKPD. Pemangkasan besar-besaran tanpa dialog bisa menimbulkan ketegangan,” ujarnya. Sementara itu, Armand Suparman dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menekankan pentingnya transisi bertahap. Ia menilai efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, namun tidak dengan cara yang dapat mengorbankan layanan dasar masyarakat. “Pemerintah pusat sebaiknya menempuh pendekatan bertahap dan melibatkan daerah sejak awal, agar dampak negatif terhadap kesehatan fiskal dan pelayanan publik dapat diminimalkan,” katanya. Hingga kini, tercatat 18 kepala daerah telah menyampaikan keberatan langsung kepada Kementerian Keuangan, meminta agar pemangkasan dibatalkan atau diganti dengan mekanisme pendanaan alternatif. Mereka khawatir langkah tersebut akan memperlebar kesenjangan antarwilayah, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah yang sangat bergantung pada TKD. Jika tidak ada revisi, pemangkasan anggaran ini dikhawatirkan akan memperlemah kinerja daerah dalam menjalankan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Para pengamat menilai, harmonisasi fiskal antara pusat dan daerah harus segera dipulihkan agar semangat desentralisasi dan pemerataan pembangunan tidak tergerus oleh kebijakan efisiensi semata. (*)