SOLUSIMEDIA.ID,MAKASSAR — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola perpajakan daerah melalui sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah yang dilakukan secara hybrid, Selasa (15/10/2025).
Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama DJP, DJPK, dan 109 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dari Balai Kota Makassar, hadir Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, serta Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Sulselbartra, Adnan Muis.
Kepala Bapenda Makassar, Andi Asminullah, mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengelolaan pajak yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data.
“Sinergi ini akan membuka ruang lebih luas untuk pertukaran data perpajakan, pengawasan bersama wajib pajak, serta peningkatan kapasitas aparatur Bapenda dalam pengelolaan pajak daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya mendorong peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga memperkuat basis data perpajakan yang terintegrasi, sehingga potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalisir.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dalam sambutannya menekankan bahwa PKS Tripartit merupakan langkah nyata dalam mempererat sinergi pusat-daerah untuk optimalisasi penerimaan negara.
“Kerja sama ini tidak hanya soal pemungutan, tetapi juga tentang membangun sistem perpajakan yang berkeadilan, efisien, dan saling mendukung,” kata Bimo.
Sejak diluncurkan tahun 2019, PKS Tripartit telah berkembang dari 7 daerah pilot project menjadi 527 pemerintah daerah atau sekitar 97 persen dari total daerah di Indonesia per Oktober 2025.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi kepada Bapenda atas perannya dalam memperkuat kolaborasi lintas instansi. Ia menegaskan bahwa sinergi ini akan menjadi pendorong utama kemandirian fiskal Kota Makassar di masa mendatang.
“Pemerintah Kota Makassar siap mendukung penuh sinergi ini. Dengan dukungan Bapenda dan seluruh pihak, kita ingin memastikan tata kelola perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tegas Munafri.
Melalui kerja sama ini, Bapenda Makassar berharap dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah, memperluas basis wajib pajak, serta mendukung visi Makassar sebagai kota modern yang berdaya saing dan mandiri secara fiskal.(*)
