Ia secara tegas meminta agar budaya lama dalam birokrasi dihentikan. Menurutnya, praktik lama justru membuka ruang terjadinya risiko korupsi, mulai dari pengambilan keputusan secara informal dan lisan tanpa jejak akuntabilitas, pelaksanaan program dengan prinsip “asal jalan”, hingga ketergantungan pada relasi tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Budaya mengejar serapan dengan cara markup, kualitas rendah, serta loyalitas personal di atas sistem adalah pintu masuk abuse of power. Ini harus kita hentikan,” tambahnya.
Munafri juga menyoroti pentingnya self control leadership bagi setiap kepala OPD. Ia menegaskan lima prinsip utama yang harus dijalankan, yakni menghindari diskresi berlebihan, berani mengatakan tidak terhadap tekanan eksternal.
Memisahkan kepentingan jabatan dengan kepentingan pribadi, menjauhi zona abu-abu meski aman secara politik, serta konsisten pada proses yang benar, bukan hasil sesaat.
Lebih lanjut, Munafri memetakan titik-titik rawan korupsi di level OPD, antara lain pada tahap perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pelayanan publik, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta manajemen sumber daya manusia seperti mutasi, honorarium, dan TPP.
