“OPD wajib tahu di mana godaan paling besar. Di situlah kontrol harus diperkuat. Itulah yang akan menjadi rem dan gas kita,” jelasnya.
Munafri juga menekankan strategi utama pemerintahan Kota Makassar 2026–2029. Pertama, penerapan pemerintahan berbasis risiko, di mana setiap OPD wajib memetakan risiko korupsi setiap tahun.
Kedua, memastikan seluruh keputusan strategis meninggalkan jejak digital. Ketiga, menjadikan etika jabatan sebagai standar kerja. Keempat, mengakhiri pola one man show dengan memastikan setiap keputusan strategis berbasis tim, data, dan SOP.
Kelima, penerapan prinsip tone from the top, yakni pesan integritas yang konsisten dari pimpinan, tanpa toleransi terhadap penyimpangan, serta ketegasan sejak pelanggaran awal.
“Itulah alasan kita mengundang KPK hari ini. Kita mau naik, kita mau berjalan dengan baik, dan kita ingin pemerintahan ini tidak bernoda,” tegas Munafri.
Ia menutup pemaparannya dengan menekankan bahwa pembangunan sistem pemerintahan yang transparan akan menciptakan efek domino positif, mulai dari efektivitas kerja internal hingga kualitas pelayanan publik.
“Kalau output pelayanan publik maksimal, itu berarti sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Dan semuanya berawal dari integritas,” pungkasnya.
