“Kami tidak pernah melakukan pungutan di situ. Jasa harian pun tidak pernah, apalagi sewa tempat. Karena memang kami tahu, itu bukan tempat berjualan,” kata Ali Gauli.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung adanya oknum yang memperjualbelikan lapak secara ilegal di area tersebut. Oknum tersebut kini telah berstatus tersangka dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
“Dia (oknum) memperjualbelikan lokasi tanpa menyetor ke kas Perumda. Uang hasil jual beli itu tidak masuk ke kas negara, dalam hal ini kas Perumda Pasar. Secara hukum, perbuatannya terbukti melawan hukum,” ungkapnya.
Meski dalam putusan pengadilan tidak dicantumkan nilai kerugian negara secara rinci, Rusli menyebut bahwa berdasarkan informasi di lapangan, harga jual satu lapak bisa mencapai Rp150 juta, tergantung tingkat strategis lokasi.
“Yang terakhir kami dengar, satu tempat bisa ditransaksikan sampai Rp150 juta. Ada juga yang Rp60 juta atau Rp70 juta, tergantung posisi. Yang di depan itu memang sangat strategis,” jelasnya.
Menurut Rusli, praktik ilegal tersebut justru merugikan pedagang lain di dalam pasar. Pasalnya, pembeli cenderung berbelanja di bagian depan, sehingga kios-kios di dalam pasar menjadi sepi.
