SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa rencana pemutihan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan tidak bisa serta-merta dijalankan tanpa dasar hukum yang jelas.
Ia menekankan, kebijakan semacam itu harus memiliki payung hukum resmi dari pemerintah pusat, agar pelaksanaannya tidak menyalahi ketentuan dan tetap menjaga stabilitas keuangan BPJS.
“Kalau ada payung hukum dari pemerintah bahwa tunggakan itu akan diputihkan, maka tentunya kami dari BPJS Kesehatan akan mengikuti itu,” ujar Abdul Kadir usai menghadiri sebuah kegiatan di Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).
Abdul menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan pemutihan secara mandiri.
Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan ranah pemerintah pusat, karena menyangkut alokasi dana publik dan potensi dampak fiskal yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Semua kebijakan yang berdampak pada penerimaan negara harus memiliki dasar hukum. Kalau memang nanti pemerintah menetapkan regulasi pemutihan, tentu BPJS akan siap menyesuaikan diri,”lanjutnya.
