SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR- Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar bersama Forum Perangkat Daerah berkomitmen memperkuat peran UMK-K sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Sebagai tindak lanjut,hal tersebut di usulkan dalam forum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar (selasa,3/2/2026).
Forum ini mengangkat tema “Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Koperasi (UMK-K) untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal” sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat peran UMK-K sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, menyampaikan bahwa program Dinas Koperasi dan UKM selaras dengan arah pembangunan Kota Makassar. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan kewirausahaan, serta percepatan transformasi digital pelaku UKM yang inklusif.
Menurut Arlin, program-program yang dijalankan berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan daerah, khususnya Smart Governance, Smart Economy, dan inklusivitas ekonomi. Ia menegaskan, Dinas Koperasi dan UKM menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing dan berkeadilan.
Lebih lanjut dipaparkan, gambaran umum program prioritas Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2027 difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi, peningkatan kapasitas UKM, serta dukungan terhadap program unggulan Pemerintah Kota Makassar. Secara keseluruhan, terdapat lima program prioritas utama yang dirancang untuk mendukung visi Makassar Kota Dunia yang Inklusif, Inovatif, dan Berkelanjutan.
Sementara itu, Candranan Arif selaku perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang maju, berdaya saing, dan berkarakter. Ia menyebut pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta UKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang harus diperkuat secara berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan UMKM yang berdaya saing tinggi menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan sekaligus mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Selain itu Sekretaris Bappeda Kota Makassar Muh. Fuad Arfandi,menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan agar hasil Musrenbang Tematik dapat terintegrasi secara efektif dalam dokumen perencanaan daerah.
Melalui Forum Perangkat Daerah ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar memfasilitasi penyelarasan program dan kegiatan lintas sektor guna merumuskan arah kebijakan serta prioritas pembangunan UMK-K pada tahun 2027. Pembahasan difokuskan pada peningkatan daya saing usaha, penguatan kelembagaan koperasi, akses pembiayaan, kemudahan perizinan, hingga perluasan pasar yang ramah bagi seluruh pelaku usaha, termasuk kelompok disabilitas.
Diharapkan, hasil forum ini dapat menjadi dasar penyusunan rencana kerja yang efektif dan tepat sasaran, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Claro Makassar ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik, khususnya pada sektor koperasi dan usaha kecil, dan menitikberatkan pada penguatan daya saing UMK-K.
Sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor hadir , di antaranya perwakilan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan koperasi se-Kota Makassar, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), anggota DPRD Kota Makassar Komisi B Andi Tenri Uji, pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), perwakilan Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Dharma Wanita, perwakilan Asosiasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan, serta perwakilan penyandang disabilitas.(*Agus)
