
“Pada akhirnya, rekonsiliasi ini dilaksanakan untuk memastikan penggunaan anggaran negara yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Helmy.
Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis antara lain peningkatan keterbukaan dan transparansi data, pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan prosedur dan proses rekonsiliasi secara berkala, serta pelaksanaan audit bersama.
Senada dengan hal tersebut, Kepala KPPN Parepare, Ferryal Resque, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara.
“Hal terpenting dalam proses ini adalah sinergi dan kerja sama yang baik antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Ferryal.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Sigit Purnomo, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara KPP Pratama Parepare, KPPN Parepare, dan pemerintah daerah.
“Rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas belanja daerah merupakan salah satu upaya strategis untuk memastikan penerimaan negara tercatat secara akurat. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ujar Sigit.





