Dalam arahannya, Munafri menyampaikan peringatan keras terkait persoalan internal birokrasi. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan sinergi antarperangkat daerah.
Namun, menurutnya, pembenahan internal harus menjadi prioritas sebelum memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.
Ia bahkan menyinggung istilah deep state dan state capture dalam konteks pemerintahan daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa terjadi ketika sistem internal justru mengendalikan arah kebijakan melalui kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan.
Munafri mengungkapkan, selama hampir satu tahun melakukan pengamatan, ia menemukan praktik transaksional dalam pengadaan barang dan jasa serta ego sektoral yang menghambat program prioritas.
“Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” katanya.
Munafri menegaskan akan melakukan pengawasan dan cross check langsung terhadap pelaksanaan program, bahkan melibatkan unsur non-pemerintahan untuk memastikan transparansi.
