SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan arah pembangunan strategis Kota Makassar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar itu berlangsung di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/2/2026).
Forum tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Ketua DPRD Makassar Supratman, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran kepala SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.
Forum ini berfungsi sebagai ruang penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta kesepakatan terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2027.
“Musrenbang hari ini bukan hanya sekadar agenda tahunan, tapi merupakan forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kota Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Makassar tahun 2025 sampai 2029 dalam rangka mewujudkan visi Kota Makassar: Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Visi pembangunan nasional melalui RPJPN menegaskan cita-cita Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, sementara RPJMN menekankan komitmen Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Di tingkat provinsi, RPJMD Sulawesi Selatan mengusung visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.
Dalam konteks tersebut, Munafri menilai Makassar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia memiliki tanggung jawab besar menjadi lokomotif pembangunan regional.
“Oleh karena itu, tema RKPD Kota Makassar tahun 2027 yang kita usung dan kita sepakati hari ini adalah ‘Akselerasi pembangunan Infrastruktur, lingkungan Hidup, SDM, dan pelayanan publik berbasis digital menuju Makassar unggul dan berkelanjutan’,” katanya.
Menurut Munafri, tema tersebut menegaskan bahwa tahun 2027 menjadi tahun percepatan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas, integrasi, dan keberlanjutan pembangunan.
Ia menjelaskan arah kebijakan pembangunan Makassar berfokus pada empat pilar utama. Pilar pertama adalah percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan yang diarahkan pada penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan tangguh terhadap risiko bencana.
“Fokus intervensi dalam pilar ini meliputi peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas antarwilayah, revitalisasi serta integrasi sistem drainase untuk mengurangi genangan dan banjir, serta penguatan sistem transportasi publik yang terintegrasi,” ungkapnya.
Pilar kedua adalah pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Ia menegaskan pembangunan kota metropolitan tetap harus memperhatikan prinsip ekologi agar daya dukung lingkungan tetap terjaga.
“Kebijakan diarahkan pada peningkatan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau, modernisasi sistem pengelolaan sampah menjadi energi atau PSEL, peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” jelasnya.
Pilar ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Munafri, peningkatan kualitas SDM merupakan faktor utama dalam meningkatkan daya saing daerah.
Fokus kebijakan meliputi penurunan prevalensi stunting, penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pendidikan termasuk vokasi, serta pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri modern dan ekonomi digital.
Pilar keempat adalah transformasi pelayanan publik berbasis digital. “Transformasi digital diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Fokus kebijakan ini meliputi integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan berbasis sistem informasi, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta integrasi data kota dalam satu sistem yang dikenal sebagai Satu Data Makassar.
Munafri menegaskan keempat pilar tersebut bermuara pada tujuan strategis terwujudnya Makassar yang unggul dan berkelanjutan.
Unggul dimaknai sebagai meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya daya saing daerah, serta penguatan investasi dan sektor unggulan.
“Perencanaan yang baik adalah fondasi bagi pelaksanaan yang efektif,” imbuhnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta Musrenbang memberikan masukan konstruktif berbasis data. “Mari kita pastikan bahwa RKPD Tahun 2027 benar-benar menjadi instrumen akselerasi pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif,” ajaknya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memastikan setiap perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang menjadi langkah penting untuk mewujudkan hal tersebut,” singkatnya.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, menambahkan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.
“RPJMD Kota Makassar tahun 2025 sampai dengan 2029 disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah atau RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta rancangan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027,” ujarnya.
Menurutnya, pokok-pokok pikiran DPRD berfokus pada sejumlah isu strategis seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan sosial.
“Sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu, dan terarah dalam jangka panjang,” tutupnya.
(*)
