“Meliputi wawancara, klarifikasi permasalahan, analisis dokumen, serta fasilitasi mediasi dengan pihak-pihak yang terkait guna mencari solusi terbaik,” demikian dijelaskan dalam layanan tersebut.
Tahap berikutnya adalah mediasi. Distan Makassar memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari titik temu dan kesepakatan bersama secara musyawarah.
Adapun tahap terakhir adalah pemberian rekomendasi dan tindak lanjut. Hasil mediasi maupun analisis yang telah dilakukan kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi sebagai dasar penyelesaian atau langkah lanjutan yang harus diambil.
Melalui lima tahapan ini, Klinik Konflik Pertanahan diharapkan mampu menjadi ruang penyelesaian sengketa yang efektif sekaligus preventif dalam mencegah konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Inovasi layanan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan solutif, khususnya di sektor pertanahan yang kerap menjadi sumber permasalahan sosial.
Dengan pendekatan mediasi dan pendampingan, masyarakat tidak hanya mendapatkan solusi atas konflik yang dihadapi, tetapi juga edukasi terkait pentingnya administrasi dan pengelolaan lahan yang tertib.
