Strategi ini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan langkah instan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial.
Munafri menegaskan bahwa pendekatan yang diambil tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
Di balik kebijakan fiskal, terdapat ribuan keluarga yang bergantung pada keberlanjutan pekerjaan para PPPK.
“Strategi kami bukan hanya efisiensi, tetapi juga bagaimana meningkatkan pendapatan daerah agar kebutuhan belanja pegawai tetap terpenuhi,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Makassar juga fokus menutup potensi kebocoran pendapatan daerah yang selama ini masih terjadi.
Dengan pengetatan sistem dan optimalisasi pengelolaan, diharapkan kemampuan fiskal daerah dapat meningkat secara signifikan.
Target PAD Kota Makassar tahun 2026 sendiri dipatok sekitar Rp2,3 triliun. Meski cukup menantang, pemerintah kota tetap optimistis mampu mencapainya sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.
Langkah ini mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Adi Suryadi Culla menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang berpihak pada masyarakat.
