“Transparansi dan akurasi data menjadi kunci utama dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran,” ujarnya di hadapan peserta.
Pandangan tersebut mengisyaratkan arah kebijakan Bappeda Makassar ke depan yang akan semakin mengedepankan sistem pengawasan berbasis digital dan real-time, sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern.
Dari sisi hukum, narasumber Indirwan Dermayasair, S.St., MH, memberikan peringatan tegas terkait konsekuensi yang dapat timbul dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran memiliki implikasi hukum yang serius dan tidak dapat ditoleransi.
“Setiap pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki konsekuensi hukum yang serius, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam setiap proses administrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Arsony, S.H., sebagai narasumber ketiga, menyoroti pentingnya aspek integritas. Ia menilai bahwa regulasi dan sistem pengawasan yang kuat harus diimbangi dengan komitmen moral dari setiap penyelenggara pemerintahan.
“Pengawasan yang efektif harus dibarengi dengan komitmen moral dari setiap penyelenggara pemerintahan,” ungkapnya.
