SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana melalui berbagai langkah strategis untuk menekan risiko.
Upaya mitigasi menjadi fokus utama, mulai dari peningkatan koordinasi antarinstansi, pemetaan potensi bahaya, edukasi kepada masyarakat, hingga penyediaan tas siaga bencana dan jalur evakuasi.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar di Jalan Kerung-Kerung (eks THR), Rabu (29/4/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Kepala Pelaksana BPBD Makassar, jajaran OPD, unsur TNI-Polri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa tema HKB tahun ini, “Siap untuk Selamat” dengan subtema “Bersatu dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana”, bukan sekadar slogan, melainkan ajakan moral bagi seluruh elemen untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan bukan menunggu bencana terjadi, tetapi bagaimana mempersiapkan diri sejak dini. Menurutnya, sebagai kota yang terus berkembang, Makassar memiliki berbagai potensi bencana seperti banjir, kebakaran, angin kencang, hingga gelombang pasang di wilayah pesisir.
Munafri juga menyoroti pentingnya pemahaman mitigasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Edukasi sejak dini dinilai penting agar masyarakat mampu bertindak cepat dan tepat saat menghadapi situasi darurat.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat dinilai menjadi kunci dalam meminimalkan dampak bencana.
Munafri turut mengapresiasi peran BPBD Kota Makassar bersama seluruh stakeholder yang aktif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya nilai kearifan lokal seperti Siri’ na Pacce sebagai landasan solidaritas dalam menghadapi bencana.
Dalam kesempatan tersebut, ia mendorong penguatan program Sahabat Anak Afirmasi Aman Bencana (SALAMA) untuk menanamkan budaya siaga sejak usia dini. Ia juga menginstruksikan OPD terkait untuk bersinergi dalam mengimplementasikan program tersebut di sekolah dan kelurahan.
Munafri menyebut tiga fokus utama dalam penguatan kesiapsiagaan bencana, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, kesiapan sarana dan prasarana, serta penguatan edukasi sejak dini.
Ia berharap peringatan HKB menjadi momentum untuk membangun budaya siaga bencana dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa peringatan HKB harus menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan sebagai kunci utama dalam mengurangi risiko bencana.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat solidaritas, dan aktif dalam upaya mitigasi demi keselamatan bersama.
Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, menekankan pentingnya edukasi kebencanaan sejak dini, khususnya kepada anak-anak. Edukasi dilakukan mulai dari tingkat PAUD hingga SMP guna membentuk kesiapan mental dan kemampuan menghadapi berbagai situasi darurat.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami langkah-langkah dasar dalam menghadapi bencana, seperti mematikan aliran listrik saat banjir, merayap saat kebakaran untuk menghindari asap beracun, serta berlindung di bawah meja saat gempa bumi.
BPBD Makassar juga mengembangkan metode edukasi interaktif melalui simulasi, permainan, dan latihan langsung agar masyarakat, khususnya anak-anak, lebih mudah memahami dan tidak panik saat bencana terjadi.
Fadli menambahkan, peran masyarakat sangat krusial dalam situasi bencana. Ia menyebut sebagian besar korban bencana justru diselamatkan oleh diri sendiri dan lingkungan sekitar.
Karena itu, BPBD mendorong pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) dan Kecamatan Tangguh Bencana guna memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat lokal.
“Masyarakat harus menjadi subjek dalam penanggulangan bencana, bukan sekadar objek,” tegasnya. (*)
