Ia menilai, peningkatan tersebut mencerminkan perubahan signifikan dalam pola pelayanan pemerintah yang kini lebih responsif, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, dari sisi persepsi publik, survei kebijakan pada Februari 2026 mencatat tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80,01 persen atau masuk kategori tinggi. Angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas warga merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah.
“Tingginya kepuasan publik tidak lepas dari konsistensi dalam merealisasikan program prioritas,” jelasnya.
Sejumlah program yang dinilai berkontribusi antara lain penataan kota melalui penertiban parkir liar, pembenahan kawasan publik, serta penataan pedagang kaki lima (PKL) yang kini lebih tertib dan terarah.
Tak hanya itu, kinerja Pemerintah Kota Makassar juga mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Pada April 2026, melalui sistem Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Makassar meraih status kinerja tinggi dengan skor 3,6171.
Penilaian tersebut mencakup berbagai indikator, mulai dari capaian pembangunan seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah.
