SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan kunjungan kerja ke Jakarta guna memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menangani persoalan sosial dan percepatan pengentasan kemiskinan.
Dalam agenda tersebut, Munafri bertemu langsung dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Gedung Kementerian Sosial Republik Indonesia, Senin (4/5/2026). Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat Kemensos, di antaranya Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Biro Umum Salahudin Yahya, serta Direktur PSKB Masryani Mansur.
Munafri hadir didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie. Pertemuan berlangsung produktif dengan membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan Sekolah Rakyat, penanganan kawasan kumuh, hingga penguatan program kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi lintas sektor.
Andi Bukti Djufrie menjelaskan, sejumlah program prioritas yang tengah berjalan di Makassar turut menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut.
“Program Sekolah Rakyat saat ini berjalan sesuai rencana. Selain itu, dibahas juga rencana relokasi kawasan kumuh, termasuk permukiman nelayan, penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial, hingga pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos),” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial yang akrab disapa Gusmen mengapresiasi keberhasilan kolaborasi antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam program relokasi kawasan kumuh melalui pembangunan Rumah Nayla.
Atas capaian tersebut, Kemensos mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk kembali menjadi pilot project dalam program “Deklarasi Panti Sosial Bermutu”.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan sosial sekaligus mencegah potensi kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), daycare, serta institusi pendidikan.
Selain itu, Kemensos juga menawarkan skema pembiayaan kolaboratif atau cost sharing dalam pembangunan Liponsos di Makassar, yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kota, hingga dukungan pendanaan dari Badan Amil Zakat Nasional.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut positif dukungan dan kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat rentan.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan dukungan Kemensos dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis berbagai persoalan sosial di Makassar dapat ditangani secara lebih terstruktur, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Saifullah Yusuf juga memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Makassar dalam menangani persoalan sosial. Menurutnya, langkah-langkah konkret yang dilakukan dinilai tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Upaya yang dilakukan Wali Kota Makassar beserta jajaran menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan kebijakan yang responsif dan berpihak kepada masyarakat rentan. Ini menjadi contoh baik bagi daerah lain,” tutupnya. (*)
