Tak hanya itu, terdapat pula fitur pencocokan otomatis titik koordinat alamat, input ukuran seragam gratis, serta unggahan dokumen saat proses daftar ulang.
Munafri juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak lagi memanfaatkan celah dalam jalur domisili atau zonasi dengan cara memindahkan kartu keluarga demi masuk ke sekolah tertentu.
Menurutnya, praktik tersebut justru menimbulkan ketimpangan daya tampung sekolah dan menghambat pemerataan pendidikan.
“Kami minta semua pihak bisa saling memahami. Jangan lagi memaksakan pindah KK hanya demi sekolah tertentu. Akibatnya ada sekolah yang penuh, sementara sekolah lain kekurangan peserta didik,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerataan peserta didik menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan SPMB 2026 agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata di seluruh satuan pendidikan.
Dengan sistem yang lebih terbuka dan terintegrasi, Munafri optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan berlangsung lebih tertib, bersih, dan akuntabel.
“Kalau sistemnya transparan, semua bisa mengawasi. Itu yang kita mau, supaya tidak ada lagi ruang untuk permainan,” pungkasnya. (*)
