SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Investasi (Satgas P2SP) di Aula Mezanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan RI, Kamis (7/5/2026).
Rapat yang dipimpin perwakilan Kementerian Keuangan tersebut membahas percepatan proyek strategis Waste-to-Energy Plant of Makassar yang dikelola PT Sarana Utama Synergy (SUS). Fokus utama pertemuan yakni mengurai hambatan regulasi dan teknis agar proyek pengolahan sampah menjadi energi itu dapat berjalan sesuai target.
Dalam pemaparan yang disampaikan di hadapan Satgas P2SP, proyek senilai USD 200 juta tersebut saat ini berada pada tahap penyelesaian sertifikasi dan persetujuan administrasi. Berdasarkan jadwal yang dipaparkan, konstruksi fisik ditargetkan mulai pada Agustus 2026 dengan target Commercial Operation Date (COD) pada 2028.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mengawal penuh proyek tersebut sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah sekaligus pengembangan energi berkelanjutan di Kota Makassar.
“Kami hadir langsung untuk memastikan setiap hambatan investasi strategis ini segera mendapatkan solusi konkret. Proyek pengolahan sampah menjadi energi bukan sekadar bisnis, tetapi menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan persampahan di Kota Makassar,” ujar Munafri.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan seluruh proses investasi dapat berjalan sesuai regulasi tanpa terkendala persoalan administratif yang berlarut-larut.
“Kami ingin memastikan PT Sarana Utama Synergy dapat bekerja maksimal sesuai aturan yang berlaku tanpa hambatan yang menghambat percepatan proyek,” tambahnya.
Sementara itu, pihak PT SUS dalam presentasinya menyoroti pentingnya penyelesaian terkait perubahan regulasi agar tidak menimbulkan dampak material terhadap investasi yang telah berjalan.
Menanggapi hal tersebut, Satgas P2SP menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi koordinasi lintas lembaga guna mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam proyek tersebut.
Turut mendampingi Wali Kota Makassar dalam rapat itu, sejumlah jajaran SKPD Pemerintah Kota Makassar, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar, Helmy Budiman. Pertemuan tersebut juga dihadiri tim ahli dari Kementerian Keuangan yang turut merumuskan langkah strategis dalam percepatan penyelesaian aduan proyek investasi tersebut.
Proyek Waste-to-Energy Plant Makassar sendiri diharapkan menjadi salah satu solusi modern dalam pengelolaan sampah perkotaan, sekaligus mendukung upaya transisi energi ramah lingkungan di Kota Makassar. (*)
