Menurutnya, sinergi antara pelaku usaha, petani, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan nilai tambah bagi petani.
“Kami meyakini bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pelaku usaha, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait, pengembangan kakao tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,” ujar Arif.
Sejak 2025, OJK bersama para pemangku kepentingan telah membentuk empat ekosistem keuangan pengembangan kakao di wilayah Sulawesi, masing-masing di Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Konawe Selatan.
Keempat ekosistem tersebut telah menjalin kerja sama dengan sektor perbankan dalam penyediaan akses permodalan. Hingga saat ini, total kredit dan pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp26 miliar kepada 223 petani kakao.
FGD ini juga menghadirkan pemaparan kebijakan strategis dari perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terkait penguatan sektor kakao nasional.
